Keputusan tersebut diambil pimpinan Dewan untuk menjaga kekondusifan Sumut pada Pemilu dan Pilpres 2009. Seusai rapat tertutup pemimpin Dewan dan pemimpin fraksi kemarin,Wakil Ketua DPRD Sumut Hasbullah Hadi menyatakan, hasil rapat diputuskan bahwa khusus Protap tidak akan dibahas, sedangkan usulan pemekaran lainnya tetap ada peluang dibahas.

“Untuk pemekaran provinsi lain tak tertutup kemungkinan diagendakan tahun ini. Namun, tadi (kemarin) kami tidak membahas itu, melainkan hanya membahas masalah Protap,”ungkapnya. Selain itu, rapat juga memutuskan untuk membentuk panitia khusus (pansus) pencari fakta tragedi yang menyebabkan Ketua DPRD Sumut Abdul Azis Angkat meninggal. Pansus ini terdiri atas 19 orang anggota DPRD yang langsung dipimpin tiga pemimpin Dewan,yakni Hasbullah Hadi, Japorman Saragih, dan Ali Jabbar Napitupulu.

Pansus akan mengumpulkan fakta-fakta kerusuhan yang terjadi di DPRD, Selasa (3/2). Fakta-fakta ini akan diserahkan ke kepolisian untuk mempercepat proses hukum atas kematian Abdul Azis Angkat. DPRD juga telah mempersiapkan tiga saksi yang akan memberi keterangan kepada polisi. Meski tak memaparkan semua nama saksi-saksi itu, Ali Jabbar Napitupulu menyatakan bahwa saksi berasal dari berbagai fraksi. Salah satunya adalah Azwir Sofyan dari Fraksi PAN.

“Saksi-saksi ini telah siap untuk dimintai keterangan oleh polisi.Mereka akan menceritakan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan masing- masing,”tandasnya. Turut diputuskan bahwa Badan Kehormatan Dewan (BKD) segera menyelidiki keterlibatan anggota DPRD dalam kerusuhan itu.Mereka memutuskan hal ini karena mereka menengarai adanya keterlibatan anggota Dewan selain Jhon Eron Lumban Gaol.

Rapat belum memutuskan siapa yang akan menjadi Pelaksana Harian (Plh) Ketua DPRD karena dianggap bukan sesuatu yang paling penting saat ini. “Situasi saat ini belum pas untuk membahas Plh. Lagipula, kami bertiga masih bisa mengambil alih tugas dan fungsi Ketua DPRD,” ungkapnya. Pemimpin Dewan dan Fraksi menyepakati pula mengundang Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu) Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Nanan Soekarna dan Kepala Kepolisian Kota Besar (Kapoltabes) Medan Komisaris Besar (Kombes) Pol Aton Suhartono pada 9 Februari mendatang.

DPRD akan meminta penjelasan prosedur pengamanan pada kerusuhan pada Selasa (3/2). Menurut Ali, hampir seluruh anggota DPRD kecewa dengan pengamanan polisi saat kejadian. Di tempat terpisah, Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPP Hasrul Azwar meminta semua usulan pemekaran yang marak bermunculan saat ini ditutup saja. “Sebab, itu hanya menjadi sumber konflik.Apa yang kurang rupanya di Sumatera Utara ini. Kalau usulan Protap ditutup, usulan lainnya juga harus ditutup.

Dari dulu tanpa wacana pemekaran seperti saat ini,Sumut selalu aman,”ujarnya di Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumut kemarin. Di DPR, melalui Fraksi PPP, dia akan menyuarakan untuk tidak ada lagi pemekaran provinsi di Sumut. Selain tidak ada manfaatnya, juga yang ada hanya sarat dengan agenda berbagai kepentingan. “Misalnya Protap.

Dari awal, Protap itu sudah tidak memenuhi persyaratan. Maka itu, sudah jelas ini adalah pemaksaan kehendak orang tertentu untuk menjadikan Tapanuli sebagai provinsi,” paparnya. Sementara itu, suasana di DPRD kemarin masih sepi dari aktivitas dan puluhan polisi berjaga-jaga. Kemarin, seseorang yang mengaku dari Mabes Polri datang untuk mengetahui kronologi kerusuhan.

Komandan Satpam DPRD Sumut Sugeng diiringi belasan wartawan dan elektronik mengikuti orang yang mengenakan setelan safari tersebut dari ruang sidang hingga ruang Fraksi Golkar. Pria yang ditaksir berusia 50 tahun tersebut tidak mau menyebutkan identitasnya. Dia pun berlalu menuju mobilnya didampingi beberapa orang berbadan tegap. “Untuk apa nama, saya tak punya nama dan tak bisa memberi keterangan,” ujarnya sambil berlalu.

Berselang sejam kemudian, tim dari Poldasu datang untuk melakukan praolah tempat kejadian perkara (TKP). Mereka juga tidak memberi keterangan sedikit pun. (watson manalu)(seputar-indonesia.com)