Jakarta, Kompas - Komisi Pemilihan Umum harus semakin terbuka sehingga masyarakat mengetahui kondisi riil persiapan Pemilu 2009. Jika ada kekurangan, masyarakat bisa memberikan bantuan karena keberhasilan penyelenggaraan pemilu bukan hanya tanggung jawab KPU.
Demikian dikatakan ahli hukum tata negara dari Universitas Diponegoro, Semarang, Hasyim Asyari, Senin (9/3) di Jakarta. Hal ini disampaikan terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang kini tinggal 30 hari lagi, tetapi masyarakat masih tampak kebingungan, juga pengadaan logistik yang tak sesuai jadwal.
”KPU perlu terbuka kepada publik sampai di mana persiapan pemilu, terutama pengadaan surat suara dan formulir pemilu. Jangan sampai tahu- tahu ada persoalan, tetapi waktunya sudah mepet sehingga masyarakat tak bisa membantu lagi,” kata Hasyim yang juga mantan anggota KPU Jawa Tengah.
Hasyim yang kini memantau persiapan pemilu di seluruh Indonesia mengakui, ada ketidaksesuaian jadwal penyediaan logistik di sejumlah daerah. Misalnya, Senin, dilaporkan dari Maluku, distribusi surat suara di provinsi itu masih kurang untuk Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, dan Kota Tual. Rekanan kesulitan memperoleh transportasi ke wilayah tenggara Maluku sehingga pengiriman logistik itu digabungkan dengan logistik dari KPU Maluku menggunakan kapal perintis.
Noferson Hukunala, Ketua Divisi Sumber Daya Manusia dan Logistik KPU Maluku, mengakui, pengiriman surat suara ke empat kabupaten/kota itu tidak bisa dilakukan rekanan. Keempat wilayah itu sulit diakses, jaraknya jauh, dan transportasi sangat terbatas. Transportasi reguler yang paling memungkinkan adalah kapal perintis.
Selain logistik, Hasyim mengingatkan pula, KPU harus memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) memahami betul aturan pemilu sehingga tidak melakukan kesalahan saat penghitungan dan pengisian formulir pemilihan. PPS dan PPK merupakan ujung tombak keberhasilan pemilu. Kesalahan mereka bisa menggagalkan pemilu.
Masih sesuai jadwal
Secara terpisah, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary menilai, pengadaan logistik untuk Pemilu 2009 masih berjalan sesuai dengan jadwal kendati beberapa percetakan meminta pengunduran tenggat pengadaan surat suara dari 9 Maret 2009. Sebab, waktu penandatanganan kontrak pengadaan surat suara berbeda akibat validasi surat suara terlambat.
”Hal itu tidak masalah karena dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2009, surat suara dan logistik harus tiba di KPU kabupaten/kota 21 hari sebelum hari-H. Jadi, masih dalam batas toleransi,” tutur Abdul Hafiz.
Wakil Kepala Biro Logistik KPU Boradi menyebutkan, perusahaan yang mengajukan pengunduran penyelesaian pencetakan surat suara adalah CV Ganeca Exact, PT Temprina, dan PT Pura Baru Tama. Untuk surat suara di Sorong, Papua, yang salah kirim, diperkirakan baru tiba 16 Maret.
Surat suara tambahan yang menyusul dicetak dan dikirimkan sebagai akibat perubahan daftar pemilih tetap, Abdul Hafiz mengatakan, distribusi akan menggunakan jalur khusus, yakni jasa kurir. Pengiriman lewat laut seperti sebelumnya dikhawatirkan memakan waktu lama.
Pihak percetakan menyatakan siap mencetak surat suara tambahan segera setelah jumlah pasti kekurangan surat suara diketahui. Jumlahnya, kata Abdul Hafiz, diperkirakan 200.000 lembar, tetapi tersebar di beberapa daerah pemilihan.
Pengadaan formulir C dan D yang ditangani KPU Pusat, ujar Boradi, akan dicek pekan ini. KPU memprioritaskan surat suara karena logistik ini paling vital.
Mengenai tender perlengkapan pemilu yang ditangani KPU provinsi, masih terdapat beberapa masalah. Di Banten, misalnya, terdapat sanggahan dari rekanan pengadaan bilik dan kotak suara karena pemenang dinilai tidak memenuhi syarat.
Di Jawa Timur, penentuan pemenang tender beberapa jenis barang juga belum rampung. Apalagi Sekretariat KPU Jatim kini mengajukan penambahan pengadaan kotak dan bilik suara sampai lebih dari dua kali lipat atau sekitar 59.450 kotak suara dari kebutuhan 337.369 kotak dan bilik. Sebelumnya, KPU Jatim merencanakan pengadaan 10.000 kotak suara dan 20.000 bilik suara.
Menurut Boradi, penambahan barang yang ditender dapat saja dilakukan asalkan tidak lebih dari 10 persen. Namun, ia mengatakan belum menerima pengajuan penambahan tender barang.
Pelajar dilibatkan
Dari Nusa Tenggara Timur dilaporkan, karena kesulitan mendapatkan bantuan dari polisi atau TNI, KPU Kabupaten Nagekeo mengerahkan 200 siswa SMA untuk penyortiran dan pelipatan surat suara.
”Kami merencanakan meminta bantuan polisi atau TNI. Namun, karena di Nagekeo belum ada polres atau kodim, kami mengerahkan pelajar SMA. Jumlah polisi maupun anggota TNI di Nagekeo terbatas sekali,” ungkap juru bicara KPU Nagekeo, Marianus Ritan, Senin.
Nagekeo adalah kabupaten baru yang dimekarkan dari Ngada tahun 2006. Penyortiran dan pelipatan surat suara untuk anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, maupun DPD itu akan dimulai Rabu besok.
Di Ambon, Maluku, pelipatan surat suara dilakukan KPU mulai Senin pagi. Pelipatan surat suara melibatkan 100 tenaga tambahan dari masyarakat yang diupah Rp 150 per lembar. ”Kami membebaskan tenaga pelipat untuk bekerja sampai malam. Jika masih kuat, silakan dilanjutkan,” ujar Iriana Sosiawaty, Ketua Kelompok Kerja Logistik KPU Ambon.
Sebaliknya, KPU Provinsi Sulawesi Tengah meminta bantuan TNI Angkatan Laut untuk mendistribusikan logistik pemilu ke 10 pulau besar dan lebih dari 15 pulau kecil di wilayah itu yang memiliki tempat pemungutan suara. TNI AL menyiapkan armada dan pengawalan, sedangkan KPU menyiapkan bahan bakar. KPU Sulsel juga melibatkan TNI Angkatan Darat untuk pendistribusian logistik pemilu di daerah terpencil.
Yahdi Basmah, anggota KPU Sulteng, di Palu, Senin, mengakui, dengan melibatkan TNI, logistik pemilu itu diharapkan bisa tiba di tempat tepat waktu.(ina/sem/ang/ren/ sup/who/tra)(kompas.com)
