|
JAKARTA (SINDO) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) melansir jumlah surat suara pemilu legislatif yang rusak secara nasional mencapai 1,7 juta lembar.
Kerusakan surat suara yang diproduksi enam konsorsium perusahaan percetakan tersebut meliputi warna lambang parpol yang tidak sesuai, adanya bercak-bercak hitam dalam kolom nama calon anggota legislatif (caleg), serta pelipatan dan pemotongan kertas yang tidak sesuai. Menurut Wakil Kepala Biro Logistik KPU Boradi, surat suara yang rusak merupakan tanggung jawab percetakan untuk dicetak ulang.
Namun,KPU akan mengecek terlebih dahulu sebelum diganti dan dimusnahkan.”Memang menjadi tanggung jawab percetakan, dan saat ini akan kami periksa sebelum meminta perusahaan percetakan untuk mengganti,” ungkapnya di Gedung KPU, Jakarta,kemarin. Boradi mengatakan, kerusakan surat suara tidak akan mengganggu jalannya pencetakan dan pendistribusian surat suara.
Karena begitu ditemukan, langsung disampaikan dan dikembalikan ke percetakan untuk dicetak ulang. Anggota KPU Abdul Aziz menyatakanpencetakansurat suara untuk pemilu legislatif sudah hampir tuntas. Dia mengungkapkan, sampai kemarin, dari total kebutuhan surat suara 686.196.310 lembar, sekitar 92% atau 628.350.758 lembar selesai dicetak.Bahkan, dia optimistis semua surat suara sudah selesai tercetak hari ini.”Informasi hingga tadi siang, yang belum dicetak surat suara hanya untuk Medan sebanyak lima juta lembar dan Lampung satu juta lembar. Jadi, tinggal enam juta lembar lagi,”katanya.
Dari jumlah surat suara yang telah dicetak tersebut, sekitar 65% telah didistribusikan, sementara sisanya masih dalam proses pengiriman. ”Kami memantau surat suara yang masih dalam perjalanan, misalnya untuk Sulawesi Tengah,”ujarnya. Dalam kesempatan itu juga,Aziz mengatakan bahwa jumlah surat suara yang harus dicetak sebanyak 686 juta lembar tersebut belum termasuk surat suara untuk tambahan dalam DPT dan pengganti surat suara yang rusak.
”Kalau ada tambahan surat suara akibat perubahan DPT,kalau sudah diketahui jumlahnya, dapat langsung selesai dicetak hari itu juga karena jumlahnya tidak terlalu besar, termasuk pengirimannya,” tandasnya. Sesuai rencana, hari ini KPU akan melaksanakan rapat pleno untuk membahas beberapa hal, di antaranya perubahan DPT dan laporan dana kampanye. Di tempat terpisah,Ketua KPU AbdulHafiz Ansharyberjanji akan mengupayakan pendistribusian logistik pemilu tepat waktu.
Dia mengatakan, logistik adalah prioritas KPU agar tidak muncul kerawanan di tempat pemungutan suara (TPS).Jika semua logistik pemilu terpenuhi,dia optimistis tidak akan terjadi kerawanan di setiap TPS. ”Kerawanan dalam perspektif KPU tentunya mengenai logistik. Karena itu, kita akan antisipasi sesegera mungkin dengan mendistribusikan logistik ke semua daerah.Distribusi yang diprioritaskan adalah distribusi di daerah yang secara geografis sulit terjangkau,” katanya.
Menanggapi kerawanan sekitar 200.000 TPS dari gangguan keamanan, seperti dilansir Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri, Selasa (10/3), Abdul Hafiz mempercayakan antisipasinya kepada pihak kepolisian. (pasti liberti/kholil) (seputar-indonesia.com)
|
