KOMPAS / WISNU WIDIANTORO
Polisi berkuda dari Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya berbaris saat mengikuti Gelar Pasukan Pengamanan Pemilu 2009 di Silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu (11/3). Apel tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pasukan dalam mengamankan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2009.
Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengabulkan semua izin cuti pembantunya yang diajukan untuk kepentingan kampanye. Untuk Wakil Presiden Jusuf Kalla, Presiden bersama Wapres telah mengaturnya berdasarkan kesepakatan.
”Sudah disampaikan ke KPU tentang para menteri yang cuti untuk kampanye. Semua menteri dari partai politik sudah mengajukan cuti, kecuali saya dan Pak Bambang Sudibyo (Menteri Pendidikan Nasional),” ujar Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa di Istana Negara, Rabu (11/3).
Meski mengabulkan semua izin cuti, Yudhoyono memberikan catatan, yaitu bisa memanggil para menteri untuk keperluan yang sangat mendesak. ”Menteri ya, bukan Wapres. Kalau Wapres dan Presiden itu mengatur jadwalnya atas kesepakatan bersama, beda dengan menteri,” ujar Hatta.
Yudhoyono yang duduk sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dan telah menyatakan diri akan maju sebagai calon presiden dalam Pemilu Presiden 2009 mengambil cuti tiga hari setiap Jumat selama tiga minggu berturut-turut, yaitu tanggal 20 Maret, 27 Maret, dan 3 April. ”Sabtu dan Minggu tidak dikategorikan sebagai cuti karena itu hari libur,” ujar Hatta.
Hatta memastikan, meski lebih dari separuh anggota kabinet akan berkampanye, pemerintahan tak akan terganggu.
Karena pada Jumat, Sabtu, dan Minggu Presiden dan Wapres dipastikan tidak akan ada di Istana, pemanggilan bisa dilakukan di mana pun. ”Semua sudah diatur dalam undang-undang dan KPU,” ujarnya.
Gubernur juga
Sebanyak 23 kepala daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sudah mengajukan cuti untuk berkampanye pada Pemilu Legislatif 2009.
Anggota Badan Pengawas Pemilu Wahidah Suaib, Rabu di Jakarta, mengatakan, dari 23 pejabat publik yang mengajukan cuti, lima di antaranya adalah gubernur dan empat wakil gubernur. Sisanya adalah bupati, wali kota, serta wakil bupati/wali kota.
”KPU dan Bawaslu akan segera bertemu untuk membicarakan masalah cuti Presiden dan Wapres yang tak diatur resmi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009,” tuturnya.
Dalam PP No 14/2009 tentang Tata Cara bagi Pejabat Negara dalam Melaksanakan Kampanye Pemilu disebutkan bahwa menteri meminta cuti kepada Presiden, Gubernur/Wagub kepada Menteri Dalam Negeri, dan Bupati/Wali Kota serta Wakil mengajukan izin kepada Mendagri melalui Gubernur.
Adapun cuti bagi Presiden dan Wapres yang akan berkampanye untuk pemilu legislatif diatur berdasarkan kesepakatan antara Presiden dan Wapres. Ketika mengumumkan PP No 14/2009, Mendagri Mardiyanto, pertengahan Februari lalu, mengatakan, pengaturan cuti Presiden dan Wapres sebaiknya tidak bersamaan supaya pemerintahan bisa tetap berjalan.
Wahidah menambahkan, Bawaslu akan berkoordinasi dengan Bagian Rumah Tangga Kepresidenan untuk mengetahui rinci fasilitas negara yang masih melekat pada Presiden dan Wapres yang cuti dan berkampanye sebagai kader parpol. Diharapkan fasilitas yang melekat tidak berlebihan.
Tak perlu arak-arakan
Partai Keadilan Sejahtera menganggap pengerahan massa tidak akan efektif dilakukan dalam pemilu kali ini. ”Meski kita punya jatah untuk kampanye terbuka, tidak serta-merta akan menjadi kesempatan untuk mengerahkan massa,” kata Zulkieflimansyah dari Fraksi PKS di Jakarta, Rabu.
Ketidakefektifan itu bukan hanya dari segi biaya yang membutuhkan anggaran besar, tetapi juga karena massa dalam jumlah besar yang menjadi peserta kampanye tidak bisa dipastikan akan menjadi pemilih partai yang berkampanye. PKS akan melakukan strategi kampanye sesuai dengan kekuatan daerah-daerah. Daerah yang sudah menjadi basis PKS tentu tidak memerlukan kampanye yang gencar.
Hal senada diungkapkan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Amanat Nasional Totok Daryanto. Ia menilai, kampanye yang langsung mendekati rakyat akan lebih efektif ketimbang pengerahan massa.
Partai Golkar menerapkan jurus serupa. Golkar memilih untuk lebih banyak menggelar kampanye dari pintu ke pintu dan berdialog serta berdiskusi. Kampanye unjuk diri akan dilakukan jika memang diperlukan dan sesuai dengan karakteristik daerah pemilihannya.
Di daerah pemilihan seperti Pati, Rembang, Grobogan, dan Blora, Golkar menilai lebih cocok dengan dialog dan kampanye dari pintu ke pintu.
Demi alasan penghematan biaya, para caleg Partai Kebangkitan Bangsa di berbagai tingkatan dan berada pada daerah pemilihan yang sama akan menyelenggarakan kampanye terbuka secara bersama-sama. Cara ini juga diyakini mampu mengurangi gesekan antarcaleg.
Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri mendesak jajarannya menghormati kepercayaan rakyat. Ia juga menuntut agar Polri bersikap netral dan berdiri di atas semua golongan. ”Jangan pertaruhkan masa depan bangsa hanya untuk kepentingan sesaat,” ujarnya saat berpidato pada apel siaga pengamanan pemilu di Silang Monas, Rabu. (INU/INA/WIN/HAR/ MAM/MZW)(cetak.kompas.com)
