SURABAYA (SINDO) – Institusi kejaksaan cukup peka dalam melihat ekses politik menjelang Pemilu. Korps Adyaksa ini akan benar-benar meneliti semua laporan dugaan tindak pidana umum dan khusus yang melibatkan calon anggota legislatif (caleg) atau calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Langkah antisipatif itu,untuk mengetahui apakah laporan yang masuk benar-benar sebuah pelanggaran hukumatauhanya sekedarupaya mendiskreditkan caleg dan calon DPD. ”Sementara ini kejaksaan menghindari dulu laporan yang mendiskreditkan para caleg kalau itu memang tidak memiliki indikasi yang kuat,” ujar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Marwan Efendy kemarin di selasela Launching Kurikulum Pendidikan Anti KKN.
Marwan tidak ingin kejaksaan hanya dijadikan alat politis untuk menjatuhkan caleg.” Saya ingin kejaksaaan jangan sampai ditunggangi pihak- pihak yang tidak bertanggung jawab,”jelas mantan Kajati Jawa Timur ini. Marwan mengatakan Kejaksaan Agung (Kejagung) akan mengirimkan surat edaran ke seluruh Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) mengenai hal ini.
Dia mengatakan kalau memang laporan tersebut di-dukung dengan fakta dan bukti yang kuat,kejaksaaan terkait tetap akan menindaklanjuti dan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku. ”Tapika-laudarilaporanitu adafaktahukumyangkuatdan ada perbuatan yang dilakukannya pada waktu sebelum jadicaleg,ya tetapkitaproses,” tandasnya.
Sementara itu Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jawa Timur Abdullah Bufteim mengatakan pihaknya akan tetap memproses para caleg bermasalah.Namun untuk persoalan menindak lanjuti,panwas menyerahkan kepada pihak yang berwenang. ”Tugas kami mengawasi semua proses dalam pileg,” ujarnya. (ishomuddin/ deny bachtiar) (seputar-indonesia.com)
|
