|
SEMARANG (SINDO) – Dugaan manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu Legislatif 2009 tak hanya terjadi di Jawa Timur (Jatim).Panitia Pengawas Pemilu Jawa Tengah (Panwaslu Jateng) juga menemukan kasus DPT ganda di Blora,Tegal, dan Klaten.
”Dari lima kecamatan saja jumlahnya sudah ratusan pemilih ganda.Padahal di Blora ada 16 kecamatan dan datanya belum masuk semua. Ini kan mencurigakan,” ujar anggota Panwaslu Jateng Rahmulyo Adiwibowo di Semarang kemarin. Hingga kemarin, laporan resmi yang masuk baru diterima dari Panwaslu Blora.Kendati demikian,temuan Panwaslu Blora tersebut cukup mencengangkan. Sebab ada banyak pemilih ganda dalam DPT pemilu legislatif di Blora.
Di antaranya di Kecamatan Randublatung ditemukan 253 nama pemilih terdaftar dua kali dalam DPT. Adapun di Kecamatan Kradenan ditemukan 116 pemilih ganda,di Bogorejo 27 pemilih, Jepon 17 pemilih, dan Kecamatan Cepu 8 pemilih. Menurut Rahmulyo Adiwibowo, modus penggandaan DPT ditemukan dengan adanya pemilih dengan nomor induk sama,tetapi terdaftar lebih dari satu kali di tempat pemungutan suara (TPS) yang sama. Modus lain berupa kesamaan nama pemilih dan tanggal lahir, tetapi berbeda nomor induk kependudukan (NIK).
Di Kota Tegal juga ditemukan 251 warga tercatat dua kali dalam DPT. Temuan ini diketahui setelah Panwaslu setempat mengecek DPT ke seluruh PPK dan PPS di Kota Tegal. Bahkan,di daerah tersebut,sudah tiga kali ditemukan pemilih ganda sejak Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Tegal, Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng, dan terakhir menjelang pemilu legislatif.
Ketua Panwaslu Kota Tegal Masfuad mengatakan,jumlah DPT ganda ini ditemukan di empat kecamatan, yakni Tegal Barat (80 orang), Tegal Selatan (42 orang), Tegal Timur (71 orang), dan Margadana (58 orang). “Saat Pilwalkot DPT ganda juga ditemukan, begitu juga saat Pilgub Jateng dan sekarang terjadi pada pemilu legislatif. Ini menandakan kinerja KPU tidak maksimal karena DPT ganda terjadi sampai tiga kali,” kata Masfuad kemarin.
Dugaan manipulasi data DPT juga ditemukan Panwaslu Kabupaten Tegal. Panwaslu membeberkan sebanyak 58 warga tercatat dua kali dalam DPT. Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Panwaslu Nur Muktiadi mengatakan, DPT ganda itu ditemukan di Desa Grobog Wetan,Kecamatan Pangkah. Ke-58 warga diketahui memiliki nama, alamat, dan tanggal lahir serta NIK yang sama. Menurut anggota Panwaslu Jateng Rahmulyo Adiwibowo, temuan DPT ganda di wilayah Jateng tersebut mulai ditelusuri sejak mencuatnya kasus dugaan manipulasi DPT yang dibongkar Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, Rabu (18/3) lalu.
Saat itu, Mega bersama jajaran ketua DPP PDIP membeberkan dugaan manipulasi 25% dari sekitar 3,5 juta pemilih yang ada di Trenggalek,Ngawi,dan Magetan (Jatim).Penelusuran terhadap dugaan manipulasi DPT ini dilakukan berdasarkan kasus Pilkada Jatim dengan indikasi kecurangan di Sampang dan Bangkalan. Sejak temuan PDIP itu, Panwaslu Jateng langsung menginstruksikan jajaran di bawahnya agar melakukan pengecekan terhadap semua DPT.
Dari temuan yang dilaporkan kemarin,Panwaslu Jateng mengusulkan agar DPT Pemilu Legislatif 2009 segera dilakukan validasi ulang. Sementara Ketua KPU Jateng Ida Budhiati mengatakan, ada dua solusi yang akan diambil jika memang benar ada pemilih ganda dalam daftar pemilih tetap. Solusi itu bisa bersifat administrasi dan teknis. Untuk langkah administrasi, KPU Jateng akan melaporkan kasus ini ke KPU pusat.Ida meminta agar KPU pusat mencoret pemilih dalam DPT tersebut.”Tapi kami belum tahu apakah langkah ini bisa dilakukan ataukah tidak. Nanti kami komunikasikan ke pusat," ujarnya kemarin.
Di tempat terpisah,sejumlah pimpinan partai parpol menyorot dugaan manipulasi DPT saat melakukan kampanye terbuka kemarin.Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan, pemilu legislatif mendatang harus memberikan kesempatan yang luas kepada rakyat untuk menentukan pilihannya. Karena itu, semua parpol peserta pemilu harus melawan praktik kecurangan seperti manipulasi DPT untuk pemilu legislatif 9 April mendatang.
“Mau pilih saya silakan.Tidak pilih saya, sudah kejadian. Sekarang harapan saya, pemilu ini tidak dibelok-belokkan,”katanya saat melakukan kampanye di Kompleks Pondok Pesantren (Ponpes) Darussalam, Gunungpring, Magelang, kemarin. Putri mantan Presiden Soekarno itu meminta kader PDIP agar tidak meninggalkan TPS setelah memberikan suara. “Ikuti proses penghitungan suara pemilu.Terus dipantau, jangan terjadi kecurangan,” tandasnya.
Megawati didampingi Ketua DPP PDIP Tjahjo Kumolo dan Theo Syafii. Mereka tiba di Ponpes Darussalam pukul 11.30 WIB dengan disambut Gubernur Jateng Bibit Waluyo dan Ketua DPRD Jateng Murdoko yang juga Ketua DPD PDIP Jateng. Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto mengaku telah mencium upaya intervensi terhadap pemilu dari parpol tertentu dengan cara memanipulasi DPT seperti kasus DPT Pilkada Jatim.“Jangan ganggu keyakinan masyarakat dalam memilih.
Jangan intervensi masyarakat untuk memilih pemimpin yang baik dan berkualitas,” kata Wiranto. Menanggapi kuatnya sorotan elite politik terhadap dugaan manipulasi DPT,Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno Bachir meminta semua pihak agar tidak menjadikan persoalan itu menjadi komoditas politik menjelang pemilu. “Kalau ada kekurangankekurangan dalam penyusunan DPT wajar, tetapi persoalan DPT jangan dijadikan isu politik menjelang pemilu,” ujar Soetrisno di selasela silaturahmi caleg PAN DPR, DPRD Jatim, dan DPR kabupaten/kota se-Jatim di Surabaya kemarin.
Dalam kasus DPT Pilkada Jatim, Soetrisno mengatakan, masyarakat di Jatim nanti akan terbebani terus oleh persoalan politik sehingga pembangunan tidak bisa berjalan dengan baik. “Bahwa ada kekurangan ya, tetapi setelah saya tanya jumlahnya tidak signifikan, padahal perbedaannya kan jauh," katanya. Sementara itu, terkait permintaan KPU kepada parpol agar ikut bertanggung jawab terkait DPT mendapat reaksi. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) menyatakan sudah menduga sikap KPU yang seolah ingin lari dari tanggung jawab itu.
“KPU salahkan parpol itu sudah kita duga. Itulah mental dan watak Orde Baru yang tidak bertanggung jawab dengan tugas yang dilakukan,” kata Sekjen DPP PKNU Idham Cholied. Idham mengatakan pihaknya sudah sejak lama mengkritisi DPT. Namun banyak kader di daerah yang kesulitan mendapat data dari KPU setempat. PKNU bahkan pernah mendatangi KPU untuk mengadukan masalah dugaan manipulasi DPT.Namun, aduan PKNU seolah tidak digubris.
Karena itu dia mempertanyakan KPU yang justru sering sibuk melempar masalah. “Sebagai penyelenggara pemilu KPU-lah yang sebenarnya harus banyak melakukan evaluasi. Banyak hal yang masih sangat kurang,”ujarnya. (muhammad oliez/ kastolani/muh slamet/fahmi faisa/dian widiyanarko/ant) (seputar-indonesia.com)
|
