Jakarta, Kompas - Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jakarta menetapkan lagi satu partai politik berhak mengikuti Pemilu 2009, yaitu Partai Republiku Indonesia atau PRI. PTUN menilai PRI punya pengurus sah di 25 provinsi, melebihi syarat minimum agar lolos dalam verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum.
JAKARTA (SINDO) – Pemerintah akhirnya benar-benar memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% pada RAPBN 2009. Dengan demikian, anggaran pendidikan pada 2009 akan mencapai Rp224,4 triliun. ”Bidang pendidikan tetap menjadi prioritas utama pemerintah.
JAKARTA (SINDO) – Sejumlah anggota DPR mengaku kecewa terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai lamban. Salah satunya terlihat dari pengumuman daftar pemilih sementara (DPS) yang terkesan belum siap.
JAKARTA (SINDO) – Nasib empat partai politik untuk menjadi peserta pemilu setelah memenangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hingga kini belum jelas.
Jakarta, Kompas - Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jakarta menetapkan lagi satu partai politik berhak mengikuti Pemilu 2009, yaitu Partai Republiku Indonesia atau PRI. PTUN menilai PRI punya pengurus sah di 25 provinsi, melebihi syarat minimum agar lolos dalam verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum.
JAKARTA (SINDO) – Pemerintah akhirnya benar-benar memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% pada RAPBN 2009. Dengan demikian, anggaran pendidikan pada 2009 akan mencapai Rp224,4 triliun. ”Bidang pendidikan tetap menjadi prioritas utama pemerintah.
JAKARTA (SINDO) – Sejumlah anggota DPR mengaku kecewa terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai lamban. Salah satunya terlihat dari pengumuman daftar pemilih sementara (DPS) yang terkesan belum siap.
JAKARTA (SINDO) – Nasib empat partai politik untuk menjadi peserta pemilu setelah memenangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hingga kini belum jelas.
JAKARTA (SINDO) – Pemerintah akhirnya benar-benar memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% pada RAPBN 2009. Dengan demikian, anggaran pendidikan pada 2009 akan mencapai Rp224,4 triliun. ”Bidang pendidikan tetap menjadi prioritas utama pemerintah.
