Jakarta, Kompas - Debat bagi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu mendatang akan dilakukan sebanyak 5-10 kali. Komisi Pemilihan Umum diberikan tanggung jawab untuk menyelenggarakan debat yang wajib diikuti pasangan capres-cawapres. Debat ini direncanakan tanpa panelis.
JAKARTA (SINDO) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menemukan banyaknya berkas pendaftaran calon legislatif (caleg) yang tidak beres. Bahkan, ada sejumlah caleg yang tidak dilengkapi identitas jelas, seperti foto diri dan alamat.
JAKARTA (SINDO) – Partai politik yang tidak lolos verifikasi faktual mengancam akan menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
JAKARTA (SINDO) – Perpindahan pilihan partai politik tidak saja terjadi di kalangan konstituen saja. Kalangan politisi Senayan pun juga ikut pindah partai alias perahu baru.
Jakarta, Kompas - Debat bagi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu mendatang akan dilakukan sebanyak 5-10 kali. Komisi Pemilihan Umum diberikan tanggung jawab untuk menyelenggarakan debat yang wajib diikuti pasangan capres-cawapres. Debat ini direncanakan tanpa panelis.
JAKARTA (SINDO) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menemukan banyaknya berkas pendaftaran calon legislatif (caleg) yang tidak beres. Bahkan, ada sejumlah caleg yang tidak dilengkapi identitas jelas, seperti foto diri dan alamat.
JAKARTA (SINDO) – Partai politik yang tidak lolos verifikasi faktual mengancam akan menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
JAKARTA (SINDO) – Perpindahan pilihan partai politik tidak saja terjadi di kalangan konstituen saja. Kalangan politisi Senayan pun juga ikut pindah partai alias perahu baru.
Jakarta, Kompas - Debat bagi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu mendatang akan dilakukan sebanyak 5-10 kali. Komisi Pemilihan Umum diberikan tanggung jawab untuk menyelenggarakan debat yang wajib diikuti pasangan capres-cawapres. Debat ini direncanakan tanpa panelis.
JAKARTA (SINDO) – Sejumlah partai politik (parpol) memasang putra-putri tokoh parpol dalam jajaran calon legislatif (caleg) pada Pemilihan Umum 2009.
